Hadirkan Ahli BPK RI, Ini Tanggapan Kuasa Hukum Terdakwa – cakrawalarafflesia


cakrawalarafflesia, PALEMBANG – Dalam persidangan kasus dugaan korupsi pembangunan turap RS Kusta Dr Arivai Abdullah, ahli keuangan negara BPK RI menyebut adanya potensi kerugian negara karena dugaan pengurangan volume pengerjaan.

Menanggapi hal itu, Lisa Merinda SH MH, didampingi Arief Budiman SH kuasa hukum terdakwa Rusman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga merupakan oknum ASN RS Kusta, mengatakan hal itu tidak dapat dibuktikan dan tidak ada keterkaitan dengan kliennya.

Baca Juga :  Gerakan Literasi Perpusnas Sentuh Petani Kopi Kepahiang

“Jika ditelaah satu persatu, dan berdasarkan faktanya sebagaimana disampaikan dua saksi warga sekitar pembangunan proyek tersebut justru sebaliknya, adanya pembanguan turap itu sangat bermanfaat , agar tanah tidak tergerus air sungai,” kata Lisa dikonfirmasi, Selasa (4/1).

Bahkan, hal itu juga ditambah dengan berbedanya keterangan ahli konstruksi dari politeknik Bandung yang sebelumnya terlebih dahulu dihadirkan, dimana keterangan dalam BAP berbeda saat keterangan ia dihadirkan dalam persidangan.

Baca Juga :  Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Turap Nilai Keterangan Ahli Barang & Jasa Labrak Aturan – cakrawalarafflesia

Ditambahkan Arief Budiman, ada tiga poin yang ia nilai adanya kesalahan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang pertama terhadap Pokja dan jasa konsultan proyek terkait dengan penyediaan.

Lalu, lanjut Arif terkait pelaksana konsultan perencana yang justru malah menyerahkan kepada orang lain, serta dalam pelaksana proyek turap juga nyatanya menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain diluar kontrak proyek.





Melansir Sumeks co

Cakrawala Rafflesia