Mantan Inspektur Kabupaten ini Dituntut Tiga Tahun – cakrawalarafflesia

  • Bagikan
supendikuasahukum


cakrawalarafflesia, PALEMBANG – Dituntut pidana tiga tahun atas kasus dugaan korupsi penyelenggaraan lelang jabatan Kabupaten Muratara, terdakwa Sudartoni, mantan Inspektur Kabupaten Muratara dihukum dua tahun penjara.

Majelis hakim Tipikor Palembang diketuai Abu Hanifah SH MH, pada sidang yang digelar Senin (18/10) mengatakan bahwa terdakwa Sudartoni terbukti secara sah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1b UU Tipikor, dan menjatuhkan pidana penjara oleh karenanya dengan pidana penjara selama dua tahun,” tegas Abu.

Selain itu, hakim Tipikor juga menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa yakni wajib mengganti uang kerugian negara sebesar Rp29 juta dalam jangka waktu satu bulan setelah keputusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

“Apabila tidak sanggup diganti maka harta benda dapat disita, namun apabila nilainya tidak mencukupi, diganti dengan pidana tambahan selama tiga bulan penjara,” jelas Abu.

Adapun hal yang memberatkan dalam putusannya yakni terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum serta bersikap sopan selama persidangan.

Atas putusan itu, terdakwa yang dihadirkan secara virtual dan didampingi penasihat hukum Supendi SH MH menyatakan terima putusan tersebut.

Dikonfirmasi pada kuasa hukum terdakwa Sudartoni, Supendi SH MH dirinya menilai bahwasanya terdakwa Sudartoni korban dalam perkara ini.

“Namun, sebagaimana persidangan tadi, klien kita menerima putusan itu, jadi tidak ada lagi upaya hukum lainnya,” ujar Supendi.

Disinggung mengenai saksi Abudullah Matcik, Supendi mengatakan jika berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi ahli pada persidangan sebelumnya, memang ada MoU antara saksi Abdullah Matcik dengan Hotel 929.

“Dari keterangan terdakwa, menyebutkan adanya tandarangan MOU yang ditanda tangani oleh Abdullah Matcik yang saat itu mejabat sebagai Plt Sekda. Jadi Abdullah Matcik dan Bupati (Syarif Hidayat) ini saling lempar tanggung jawab,” jelas Supendi.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi pada kegiatan Lelang Jabatan di Kabupaten Muratara, yang menjerat juga menjerat dua terpidana lainnya yakni Rio Paldi dan Hermanto, pada tahun 2016 lalu melakukan suatu kegiatan yang tidak tertulis di APBD yang dibuatkan dan dicairkan di tahun anggaran APBD 2017 tercantum sebesar Rp 900 juta.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 yakni kegiatan uji kompetensi (lelang jabatan) 32 OPD untuk ASN di Kabupaten Muratara sehingga patut diduga telah menyalahi aturan dikarenakan anggaran belum ditetapkan.

Dalam pengembangannya, majelis hakim pun meminta untuk JPU Kejari Lubuk Linggau untuk menetapkan Sudartoni sebagai tersangka. (fdl)





Melansir Sumeks co

Baca Juga :  Sah! Gaji Perangkat Desa di Kabupaten Kepahiang Setara PNS
  • Bagikan
Positive SSL