345.811 Peserta PBIJK Dicoret, ini Alasannya… – cakrawalarafflesia

  • Bagikan
mirwansyah


cakrawalarafflesia, PALEMBANG – Sebanyak 345.811 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Sumsel dikeluarkan dari daftar penerima (non aktif) per 1 Oktober. Penyebab mereka dicoret karena adanya pemadanan data DTKS akibat adanya data ganda, meninggal, sudah tidak lagi miskin, dan faktor lainnya.

“Hasil pemadanan data itu memang berdampak pada publik, khususnya peserta PBI-JK,” kata Kepala Dinas Sosial Sumsel Mirwansyah di Kantor Pemprov, Jumat (15/10).

Mirwansyah menjelaskan, mereka yang dikeluarkan dari data PBIJK itu jika menganggap dirinya masih belum mampu bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial di daerahnya masing-masing. Sementara dari data yang dimiliki Dinas Sosial, yang dianggap tidak aktif sebanyak 345.511 setelah diverifikasi.

“Terhitung 6 Oktober, ada 345.511 data dari 17 kabupaten/kota di Sumsel,” bebernya.

Dari jumlah itu, rincian yang dianggap non aktif di OKU sebanyak 7.460 (aktif 86.569), OKI 66.139 (233.343), Muara Enim 17.810 (183.145), Lahat 12.165 (108.545), Mura 14.023 (130.028), Muba 23.263 (151.981) dan LubukLinggau 7.854 (59.556).

Kemudian, Palembang 42.109 (401.293), Prabumulih 7.207 (48.550), Pagar Alam 2.913 (35.312), Banyuaisn 66.298 (243.421), OI 28.477 (167.492), OKUT 15.313 (209.237), OKUS 11.258 (136.444), Empat Lawang 10.780 (77.026), PALI 5.502 (49.355), dan Muratara 6.940 (51.099).

“Pemadanan data itu sebagai upaya kami untuk mendapatkan data riil,” ujarnya.

Lanjutnya, Dinas Sosial di kabupaten/kota di Sumsel, dimiinta untuk mengakomodir jika ada keluhan masyarakat terkait dengan data PBI-JK tersebut.

“Saya juga mengharapkan untuk tidak menunggu laporan tapi langsung ke lapangan untuk melihat data masyarakat itu. Jika bisa masuk sebagai PBI-JK nanti akan diaktifkan kembali. Kami di provinsi juga tergantung dari hasil laporan di tiap daerah,” jelasnya.

Dia juga berharap, kepada masyarakat yang sudah non aktif PBI-JK-nya, untuk melakukan pengurusan. Jangan sampai, saat sakit baru mengurus dokumen untuk bisa masuk menjadi PBI-JK.

“Justru ketika sehat mereka harus mengurusnya jika masuk kategori non aktif, jangan ketika sakit baru diurus,” bebernya.

Dikatakannya, jaminan kesehatan ini sangat penting bagi masyarakat. Sebab, seseorang tidak tahu kapan dia bisa sakit. Dengan adanya jaminnan kesehatan ini, masyarakat bisa mengantisipasi pegeluaran dana berlebih. Ia juga mengimbau, jika yang dikeluarkan dari data PBI-JK memang sudah memiliki kemampuan, bisa tetap menjadi peserta dengan cara membayar sendiri.

“Jangan juga mengambil hak orang lain, serahkan saja pada mereka yang lebih berhak,” pungkasnya. (edy)





Melansir Sumeks co

Baca Juga :  PNS Pemkot "Belajar" Hukum – cakrawalarafflesia Terbaru Tepercaya
  • Bagikan
Positive SSL