Sambil Menangis, Juarsah Minta Pemblokiran Rekening Dibuka –

  • Bagikan
juarsahblokir1


cakrawalarafflesia, PALEMBANG – Bupati Muara Enim nonaktif Juarsah tak kuasa menahan air mata tak kala dirinya memohon kepada majelis hakim Tipikor Palembang agar dibukakan rekening yang diblokir oleh penyidik KPK RI.

Karena menurutnya, beberapa rekening yang diblokir tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang ia hadapi saat ini.

“Saya mohon pak hakim agar membukakan rekening yang diblokir oleh penyidik KPK, selama menghadapi perkara ini saya memikirkan nasib keluarga saya, anak istri saya butuh uang untuk sehari-hari,” kata Juarsah di persidangan, Selasa (28/9).

Di hadapan majelis hakim Tipikor diketuai Sahlan Effendi SH MH, ia juga mengaku memiliki dua rekening atas nama pribadi yang disimpan di Bank SumselBabel sebesar Rp400 juta, sedangkan di atm BCA sekitar Rp50 juta.

Selain itu, atas perkara yang menjeratnya, Juarsah mengaku telah dizalimi, apa yang disangkakan oleh JPU KPK RI mengenai adanya dugaan menerima sejumlah aliran dana fee dari 16 paket proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

Juarsah menjelaskan, jika dirinya selama ini sebelum terjun ke politik hanya seorang pengusaha. Dirinya memiliki show room (penjualan mobil) dan dump truck (angkutan batu bara). Juarsah mengaku tekor dalam berpolitik, dirinya pun saat ini hanya memiliki uang yang tersisa.

“Saya sudah habis modal untuk pilkada, karena sebelum maju sebagai Wabup Muara Enim, saya hanya pengusaha,” jelas dia.

Juarsah juga membantah terhadap keterangan saksi Elfin Mz Muchtar dan Ahmad Yani dalam dakwaan terkait istri dan anaknya menerima uang untuk maju dalam Pileg 2019 lalu. Menurutnya, keluarganya maju pileg hanya sebuah keisengan, tidak ada menerima uang fee seperti pernyataan dua terpidana.

Sebelumnya istri Juarsah Nurhilyah merupakan anggota DPRD Palembang 2014-2019 sebelum akhirnya mengikuti Pileg untuk DPRD Sumsel dan terpilih untuk masa bakti 2019-2024. Sedangkan anaknya maju sebagai caleg DPRD Palembang 2019-2024.

“Kalau pun mereka tidak lolos kan cuma iseng saja nyalon. Jadi saya tidak pernah menyampaikan ke siapa pun kalau anak dan istri saya mau mencalonkan diri,” bebernya.

Tak sampai di sana, uang hasil perjalanan dinas istrinya sebagai anggota DPRD pun ikut disita KPK sebesar Rp58 juta. Padahal uang itu pun diakui dirinya tidak terkait masalah ini.

Usai mendengarkan keterangan terdakwa, Saipuddin Zahri SH MH, kuasa hukum terdakwa Juarsah, mengatakan jika dalam persidangan JPU tidak bisa membuktikan alat bukti yang lain.

“Tidak ada yang bisa dibuktikan dari dakwaan JPU. Baik dari sadapan komunikasi, monoton sekali, datar saja, itu terbukti dengan keterangan terdakwa yang tidak tahu sama sekali apalagi mengenai adanya aliran dana yang diterimanya” ujar Saipuddin yang diwawancara usai persidangan, Selasa (28/9).

Saipuddin juga mengatakan jika pemblokiran rekening keluarga kliennya tersebut sangat disayangkan. Pasalnya ia menilai tidak ada kaitannya dalam kasus ini.

“Justru majelis hakim tadi mengatakan pada JPU untuk membuka blokir rekening-rekening tersebut,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Ricky B Maghaz SH MH menjelaskan, pemblokiran nomor rekening keluarga Juarsah dilakukan sebagai langkah untuk mengamankan barang bukti yang ada dalam pemeriksaan. Pihaknya mengaku hanya memblokir sampai ada putusan inkrah dari pengadilan.

“Itu hanya diblokir, uangnya masih utuh. Sedangkan uang Rp58 juta yang ditemukan di dalam koper itu disita sebagai barbuk karena ditemukan di ruang kerja di rumah Juarsah. Kami menduga uang itu uang hasil jual beli jabatan karena ada amplop bertuliskan Kabid Mutasi,” ujar Rikhi. (fdl)





Melansir Sumeks co

Baca Juga :  Perjalanan Mental, Spiritual Melawan Virus Corona (Habis)
  • Bagikan
Positive SSL