Dua Terdakwa KMK BRI Sampaikan Eksepsi, Sebut Dizalimi – cakrawalarafflesia

  • Bagikan
IMG 20210827 WA0164


cakrawalarafflesia, PALEMBANG – Didakwa penuntut umum Kejari Prabumulih kasus dugaan korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) pada bank BRI  di Prabumulih, dua terdakwa yakni Ferry Dwinanto serta Ibrahim Hamid ajukan keberatan atas dakwaan (Eksepsi).

Di hadapan majelis hakim Tipikor diketuai Sahlan Effendi SH MH, kedua terdakwa yang dihadirkan secara online, Jumat (27/8) eksepsi disampaikan dan dibacakan melalui tim penasihat hukum masing-masing terdakwa.

Dalam eksepsi tersebut pada intinya menjelaskan berkeberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Prabumulih yang terhadap kliennya yang didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Withdrawall Approval (KMKWA) oleh pihak bank BRI  Cabang Prabumulih.

Dikonfirmasi usai persidangan, Riza Faisal Ismed SH selaku penasihat hukum terdakwa Ferry Dwinanto menjelaskan dalam perkara ini kliennya merasa didzolimi dan menjadi tumbal pihak yang berkepentingan dikarenakan jabatan klien di bank BUMN hanya Account Office atau pencari nasabah saja.

“Kami menilai bahwa yang bertanggung jawab layak atau tidaknya nasabah itu diberikan kredit adalah atasan klien, ditambah lagi nilai kredit tersebut nilainya lebih dari Rp2 miliar,” jelas Riza.

Baca Juga :  Fitri Imbau Selalu Jaga Jarak, Edukasi Pedagang di Pasar Lemabang

Menurutnya, skala pemberian kewenangan pemberian fasilitas kredit diatas Rp2 miliar bukan kewenangan kantor cabang bank BRI Prabumulih melainkan ada pada level komite kantor wilayah bank BRI  Palembang yang dalam hal ini yakni wakil pimpinan wilayah (Wapimwil).

“Dari situ kita dapat menilai lagi bahwa dakwaan penuntut umum salah kaprah jika ditujukan kepada klien kami, sebagaimana didakwa penyalahgunaan wewenang dalam jabatan,” ujar Riza.

Hal senada juga diungkapkan Fahmi Nugroho SH MH, penasihat hukum debitur terdakwa Ibrahim Hamid yang menjelaskan ketidak sependapatannya terhadap dakwaan JPU dimana dalam perkara ini seharusnya bukan masuk ranah Tipikor.

“Melainkan masuk dalam ranah keperdataan, hal itu juga diakui oleh klien kami bahwa perkara ini mal administrasi saat pengajuan kredit,” jelas Fahmi.

Tidak hanya itu, ia juga menilai terhadap nilai Rp5,9 miliar yang disangkakan penuntut umum terhadap kliennya tersebut dirasa tidak wajar, terbukti kliennya tersebut aktif dan lancar melaksanakan kewajibannya membayar angsuran.

“Itu juga klien kami juga jelas ada 10 item agunan pada saat pengajuan pinjaman kredit diantaranya yakni ada dua unit ruko, lima kapling tanah, mobil dan rumah yang kesemuanya atas nama klien kami sendiri,” lugasnya

Baca Juga :  Setahun Tak Direspon, Bentang Spanduk "Stop Angkutan Batubara" di Sungai Musi – cakrawalarafflesia

Untuk itu dirinya selaku penasihat hukum terdakwa berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan eksepsi yang telah diajukan dengan menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum.

Diketahui dalam dakwaan JPU, perkara ini bermula saat PT Khazanah Darussalam Indah (KDI) mengajukan kredit pinjaman kepada pihak bank BRI  di Prabumulih pada tahun 2017 hingga 2019 lalu, dengan total nilai pinjaman kreditnya lebih kurang sebesar Rp5,8 miliar rupiah.

Hingga akhirnya adanya dugaan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Withdrawall Approval (KMKWA) oleh pihak bank BRI cabang Prabumulih yang terjadi selama dua tahun berturut-turut.

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pengajuan dan pencairan kredit yang tak sesuai ketentuan. Jadi ada indikasi manipulasi data dokumen oleh terdakwa yang akhirnya mengakibatkan kerugian negara Rp5,9 miliar.

Untuk itu, sebagaimana dakwaan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa diatur dan diancam Primer melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 atau Subsider Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Tipikor. (fdl)





Melansir Sumeks co

  • Bagikan
Positive SSL