Penimbunan Kawasan Perkantoran Disoal – cakrawalarafflesia

  • Bagikan
7ea9e439 img 20210707 wa0101


cakrawalarafflesia, PALEMBANG – Pengerjaan penimbunan kawasan baru terpadu Keramasan Palembang terus menuai polemik. Setelah beberapa kali elemen masyarakat berunjuk rasa, kini para aktivis menyebut ada potensi kerugian negara sejumlah Rp68 miliar.

“Kami memiliki data lengkap, sehingga yakin bahwa penimbugan kawasan Keramasan tersebut berpotensi merugikan negara sebesar Rp68 miliar. Ini sebuah angka yang sangat fantastis dari nilai keseluruhan pengerjaan penimbunan tersebut.” ujar Edi Herman, ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengawasan Pembangunan Publik Control Sumsel kepada sejumlah awak media, Rabu (7/7) siang.

Edi menjelaskan, pihaknya juga memiliki data jika kawasan tersebut sebelumnya sudah ditimbun pada 2011 lalu dengan ketinggian timbungan lebih satu meter. Hal ini menurutnya akan segera dilaporkan ke pihak terkait seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga :  Saat Bertugas, Anggota Satlantas Polrestabes Palembang Ditikam OTK

“Bukan berarti tidak setuju adanya penimbunan dan rencana pembangunan kawasan tersebut, tetapi semua harus sesuai koridor hukum. Untuk itu segera kami akan sampaikan semua data yang dimiliki ke aparat hukum,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, aktifis Ade Indra Chaniago merasa aneh atas audit yang telah dilakukan BPK yang hanya mengenakan denda keterlambatan pengerjaan sebesar Rp629 juta. Menurut Ade, semestinya banyak aspek lain yang harus ditelaah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya sangat berkeyakinan, potensi kerugian negara mencapai angka yang fantastis. Maka itu guna menjalankan fungsi kontrol masyarakat saya dan beberapa aktifs lain akan berunjukrasa sekaligus menyampaikan data yang ada. Data ini valid lho,” ujar Ade kandidat doktor Ilmu Politik UI ini.

Baca Juga :  Herman Deru Instruksikan Walikota Palembang Segera Tetapkan PSBB

Ade menambahkan polemik penimbunan ini harus menjadi perhatian banyak kalangan. Karena berbagai persoalan seperti amdal yang juga ditengarai melanggar Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2012.

“Kami tidak omong kosong mengenai hal ini, bahkan kami siap diborgol (dihukum, red) apabila data yang ada pada kami tidak benar. Ayo pihak terkait kalau mau kita sama-sama ukur ulang kepadatan penimbunan pasir dan tanah tersebut. Silakan hukum kami jika salah,” tandasnya.(fdl)





Melansir Sumeks co

  • Bagikan
Positive SSL