Pemprov Klaim Batas Wilayah Kabupaten/Kota Klir – cakrawalarafflesia

  • Bagikan
bcb40406 batasdaerah1


banyuasin vaksin

cakrawalarafflesia, PALEMBANG – Pelaksanaan program penegasan batas daerah (PBD) 2021 di wilayah Sumsel, masuk babak penyelesaian akhir. Terdapat 35 segmen di sembilan kabupaten/kota yang wilayahnya saling berbatasan, setidaknya separuh sudah berhasil dirampungkan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Karo Otda) Setda Sumsel Sri Sulastri mengatakan, pihaknya yang bertugas sebagai fasilitator dalam program nasional tersebut melaporkan, progresnya saat ini, dari 35 segmen batas daerah yang harus dipertegas, ada 12 segmen yang sudah disahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang perubahan PDB. Dan 10 segmen telah mendapatkan kesepakatan dari kepala daerah masing-masing tinggal diserahkan ke Kemendagri untuk diaktakan batas wilayahnya.

Sedangkan 13 segmen lainnya, masing-masing enam segmen sudah sepakat namun belum ada tanda tangan kepala daerah, tiga segmen harus diputuskan tim PBD Pusat, dua segmen menunggu survei verifikasi lapangan, dan 2 segmen masih dalam pembahasan.

“Progres ini dipantau langsung secara faktual oleh panitia PBD dari Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah berjalan lancar dan terjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah. Terakhir pada Rabu (16/6) kemarin, telah ada kesepakatan antara Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim atas satu segmen sepanjang lebih kurang 14 Km. Semua telah dilaporkan ke mereka (Mendagri, red),” jelasnya saat dibincangi cakrawalarafflesia, pada Kamis (17/6).

“Kita harapkan setelah ini segera menyusul, kesepakatan PBD antara Pemkab Banyuasin dan Pemkot Palembang. Lalu satu segmen lain akan kita lakukan survei verifikasi lapangan, yakni di kabupaten OKI – OKU Timur, OKU – OKU Timur 17-18 Juni 2021, dan kita harapkan dua segmen batas wilayah lain yang akan difasilitasi tim PBD Pusat juga tuai kesepakatan,” imbuhnya.

Sri menjelaskan, pada prinsipnya percepatan PBD tersebut, merupakan program nasional. Untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Sebab, permasalahan tapal batas menjadi salah satu alasan para investor enggan menanamkan modalnya di daerah.

“Program ini program nasional. Presiden menginstruksi kan kepada para Gubernur untuk segera diselesaikan tentang batas daerah ini diatur dalam PP No 43 Tahun 2021 Tentang PBD. Kalau semestinya dilakukan selama lima tahun. Tapi kami selesaikan selama lima bulan. Semua kepala daerah harus merampungkan pemantapan batas wilayah, paling tidak pada 2 Juli 2022 selesai semua,” bebernya.

Masyarakat perlu mengetahui, sambungnya, ikhwal tapal batas sama sekali tidak ada pengaruh terhadap patok wilayah pemukiman yang mereka miliki.

Karena dalam PP No 43 Tahun 2021 tentang PDB berbunyi, tapal batas ini tidak menghilangkan hak perdata mereka, atas wilayah yang mereka miliki.

“Investor itu mau masuk kalau batas daerah sudah selesai. Untuk memprodiktifkan sektor strategis seperti pertanian, minyak dan gas alam, Batubara semacamnya. Dan golnya yang terpenting dapat membuka lapangan kerja baru,” tandasnya. (bim)





Melansir Sumeks co

Baca Juga :  Sambut Kapolres Baru Dengan Adat Rejang
  • Bagikan