Tidak Ada Wewenang Urusi Sungai, Sumsel Minta Aturan Menteri Direvisi – cakrawalarafflesia

  • Bagikan
93ff10cb


banyuasin vaksin

cakrawalarafflesia, PALEMBANG – Kepala Dinas Pengelolah Sumber Daya Air Sumatera Selatan (PSDA Sumsel), Herwan mengungkapkan, luapan air Sungai menjadi salah satu faktor terjadinya bencana banjir di Sumatera Selatan (Sumsel).

Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menanggulangi hal tersebut. Karena semua wilayah Sungai masuk otoritas Pemerintah Pusat.

Menurutnya, ketetapan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 4 tahun 2015 tentang Kriteria dan Wewenang Wilayah Sungai. Yang Isinya mengatakan seluruh wilayah Sungai di Sumsel menjadi kewenangan pusat.

“Dengan adanya regulasi tersebut, kami tidak bisa responsif melakukan tindakan. Selain itu daerah juga tidak bisa mengusulkan dana ke pusat melalui DAK sub pengendalian banjir. Sedangkan potensi banjir banyak disebabkan meluapnya air sungai ketika debit air meningkat,” ungkap Herwan saat dikonfirmasi cakrawalarafflesia, Senin (14/6).

Baca Juga :  Siswa Divaksin, Belajar Tatap Muka Jalan Terus – cakrawalarafflesia

Maka dari itu ia meminta, pemerintah untuk merevisi aturan tersebut. “Melalui Komite II DPD RI untuk dapat mengusulkan ke Menteri PUPR agar merevisi Permen PU No 4 tahun 2015 sehingga daerah juga bisa lebih spesifik tugas dan kewenangannya untuk wilayah sungai,” pintanya.

Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hassan Basri mengatakan, kendala yang disampaikan Pemprov Sumsel tadi akan disampaikan mereka ke Kementerian terkait. Lantaran daerah saat ini tidak punya kewenangan lagi. Sehingga menghambat proses pembangunan.

Baca Juga :  Dua Pelaku Penyiraman Air Keras Segera Disidang – cakrawalarafflesia

“kita kumpulkan, kita sampaikan dalam rapat pleno kemudian kita putuskan dalam sidang paripurna untuk disampaikan ke Kementerian terkait khususnya pemanfaatan sumber daya air,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Hasan mengatakan, kedatangan Komite II DPD RI ke Bumi Sriwijaya tersebut ada banyak hal yang akan mereka perjuangkan.

Itu semua dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap undang-undang No 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Terutama masalah perizinan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

“Contoh daerah memiliki anggaran IPAL-nya di sini. Lalu ternyata lokasinya kewenangan pusat. Sehingga gagal. Padahal mereka punya anggaran. Nah inilah yang akan kita perjuangkan,” tandasnya (Bim)





Melansir Sumeks co

  • Bagikan
Positive SSL