Tak Sependapat Dengan Tuntutan JPU, Kuasa Hukum Eks Bupati Muara Enim Sampaikan Pledoi – cakrawalarafflesia

  • Bagikan
71119f84


cakrawalarafflesia,PALEMBANG,- Bupati Muara Enim periode 2014-2018 Muzakir Sai Sohar yang melalui Tim penasihat hukum tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang dijatuhkan karena dinilai tidak cukup alat bukti bahwa terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi lahan hutan produksi menjadi hutan tetap di Kabupaten Muara Enim tahun 2014, yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 5,8 miliar.

“Pada intinya dalam pledoi yang kami sampaikan, sebagaimana dalam dakwaan JPU terbukti melanggar pasal 12 B Jo Pasal 18 UU Tipikor adalah sebagai Fait Accompli saja karena tidak ada bukti yang mendukung kebenaran surat terdakwa,” kata Dr Firmansah SH MH didampingi H Darmawan SH MH tim penasihat hukum terdakwa dikonfirmasi Kamis, (3/6).

Dijelaskan Firmansyah bahwa kliennya disangkakan menerima gratifikasi sebesar USD 400 ribu hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi saja yakni saksi Anjapri tanpa didukung oleh alat bukti sah lainnya.

Baca Juga :  Angin Kencang Serta Pohon Kelapa Roboh, Jaringan Listrik di Kaur Terganggu

“Secara hukum ini tidak memenuhi syarat batas minimum pembuktian, sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang menyatakan terdakwa bersalah”, jelas Firmansyah

Atas dasar itulah menurut Firmansyah apabila hanya berdasarkan satu alat bukti saja, maka terdakwa Muzakir Sai Sohat tidak boleh dijatuhi hukuman apapun.

“Dalam fakta persidangan juga terungkap hanya ada uang USD 100 ribu kalau dalam rupiah sekitar Rp 1.1 miliar, sedangkan sisa USD 300 ribu faktanya digunakan untuk menutupi modal kerja PT Mitra Ogan yang artinya tidak ada sangkut paut dengan usulan perubahan fungsi kawasan hutan Kabupaten Muara Enim sebagaimana dakwaan,” ungkapnya.

Dirinya berharap agar majelis hakim sebagaimana pledoi yang diajukan dapat jeli dalam memutuskan suatu perkara bahwa unsur-unsur pasal 12 B UU Tipikor tidak dapat dibuktikan yang menjerat terdakwa.

Baca Juga :  Nekat Edarkan Ganja, 2 Pelajar Asal Kabupaten Kepahiang Diringkus

“Jika tidak dapat dibuktikan maka terdakwa harus dibebaskan dari semua tuntutan hukum, serta meminta kepada majelis hakim memulihkan nama baik terdakwa sedia kala”, tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, terdakwa Muzakir Sai Sohar Dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel terbukti melanggar Pasal 12 B Jo Pasal 18 UU Tipikor dengan pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 200 juta dengan subsider 6 bulan kurungan.

Selain menjatuhi pidana penjara, JPU juga mengganjar terdakwa wajib mengganti uang sebesar USD 400 ribu yang bila tidak sanggpu membayar diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Pada persidangan selanjutnya majelis hakim akan menggelar sidang dengan agenda mendengarkan tanggapan JPU atas pledoi terdakwa (Replik). (Fdl)





Melansir Sumeks co

  • Bagikan