Kasus KB, Saksi Pojokkan Terdakwa – cakrawalarafflesia

  • Bagikan
d6692c1a saksikb


cakrawalarafflesia, PALEMBANG – Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pungli insentif kader penyuluhan Keluarga Berencana (KB) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang menjerat 8 oknum koordinator KB.

Kali ini, belasan saksi yang merupakan tenaga penyuluh dari tiap-tiap kecamatan di Kabupaten OKI, Senin (31/5) dihadirkan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari OKI, dihadapan majelis hakim Tipikor Palembang diketuai Sahlan Effendi SH MH.

Diantaranya yakni saksi-saksi penyuluh KB dari Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI dengan koordinator KB bernama Saimin salah satu terdakwa pada perkara ini.

“Pada tahun 2018 lalu sebagaimana kwirtansi insentif setelah bekerja sebagai penyuluh KB selama pertahun masing-masing Rp3 juta pertahun namun kami hanya menerima Rp2,4 juta per orang,” ungkap salah satu saksi Sri Murianti.

Dia mengatakan, di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten OKI, ada 32 kader penyuluh KB pada masing-masing desa.

“Jadi jumlah seluruhnya kurang lebih Rp19,2 juta dipotong dan diserahkan kepada koordinator yakni terdakwa Saimin, katanya uang itu untuk uang perjalanan dinas selaku koordinator,” ujar Sri.

Hal senada juga diungkapkan saksi bernama Desra penyuluh KB Kecamatan Pedamaran OKI untuk didengarkan kesaksiannya terhadap terdakwa Sormadi koordinator penyuluh KB Kecamatan Pedamaran.

“Untuk kader penyuluh kecamatan insentif yang seharusnya kami terima Rp6 juta untuk dua orang, namun yang diterima hanya Rp4 juta itu pun masih dibagi untuk 5 orang kader jadi masing-masing hanya mendapat Rp800 ribu saja pak,” jelas Desra.

Dalam keterangan saksi Desra bahwa pengurangan uang sebanyak Rp 2 juta itu dikatakan oleh terdakwa Sormadi adalah uang pemotongan pajak untuk diserahkan ke Dinas PPKB Kabupaten OKI.

“Itu kata Pak Sormadi saat kami hendak mengambil insentif, namun tidak tahu apakah benar atau tidak,”ujarnya.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa yang dihadirkan melalui virtual dan didampingi penasihat hukumnya Supendi SH MH mengakui adanya pemotongan dana insentif untuk masing-masing terdakwa yang dilakukan secara sukarela oleh masing-masing saksi.

Untuk persidangan agenda minggu depan majelis hakim meminta JPU untuk menghadirkan langsung para terdakwa di ruang sidang guna mendengarkan keterangan langsung terdakwa.

Usai sidang, Supendi SH MH memgatakan akan tetap melakukan upaya hukum terhadap kliennya yang menurutnya pemotongan insentif tersebut dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari masing-masing kader yang menjadi saksi saat ini.

Untuk diketahui, kasus ini menjerat 8 orang terdakwa sekaligus yang dihadirkan melalui sidang telekonfensi, berdasarkan SIPP kedelapan orang tersebut yakni Sormadi, Juwanto, Maliki, Muhammad Zen, Akhmad Wijaya, Saimin, Sugiyo dan Samsudin koordinator Kader masing-masing daerah di Kabupaten OKI.

Sebagaimana terlampir dalam SIPP delapan terdakwa tersebut dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau kedua Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999, Tentang Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU No 21 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 Jo 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (fdl)





Melansir Sumeks co

Baca Juga :  Kapolda Sumsel Tinjau Langsung Ruas Jalan di Palembang yang Disekat – cakrawalarafflesia
  • Bagikan
Positive SSL