Cegah COVID-19, Satgas Bisa Terapkan Hukum – cakrawalarafflesia

  • Bagikan
23f0081e febrian1


cakrawalarafflesia, PALEMBANG – Tim Ahli bidang hukum Satgas COVID-19 Dr Febrian menekankan, penanganan virus corona bersifat darurat. Jadi harus dilaksanakan dengan konsisten dan disiplin tinggi, terutama dalam menegakkan peraturan dan sanksi agar sebaran COVID-19 ini bisa dicegah.

Menurutnya, pemerintah harus lebih konsisten dalam menegakan peraturan dan sanksi bagi masyarakat atupun tempat usaha yang menimbulkan kerumunan apalagi yang tidak menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

“Pemerintah maupun pihak berwenang harus selalu melihat penanganan COVID-19 atas dasar kondisi kedaruratan sehingga penanganan pelanggaran hukum harus bersifat strategis, cepat dan praktis namun bukan untuk menakuti,” ujar Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri) ini, saat dikonfirmasi cakrawalarafflesia, Jumat (28/5).

Sejauh ini, sambungnya, konsep pemerintah dalam menyelesaikan pandemi sudah cukup baik. Seperti sudah mulai memasifkan operasi yustisi dan implementasi tracing setiap kabupaten kota. Meskipun memang penerapannya tidak di lakukan dengan konsisten.

“Maksudnya tegakkan sanksi-sanksi. Sanksi ini diperkukan untuk meberikan efek jera. Bila perlu pidanakan, sebagai jalan terakhir apabila sanksi administratif tidak efektif,” tegasnya.

Penegakan sanksi pidana itu sekarang waktunya, menyusul masih banyak ditemukan kelonggaran prokes dibanyak mal dan pasar pusat keramaian di kota palembang khususnya. “Bila perlu kepala daerah juga harus turun memastikan pengawasan dilaksanakan dengan serius dan konsisten. Bahkan juga berlaku untuk Pengelolah pasar, mal dan kafe. Ada yang tak patuh aturan prokes tutup sementara usahanya,” kata dia menyarankan.

Terpisah, Kapolda Sumsel Irjen Prof Dr Pol Eko Indra Heri S sempat mengisyaratkan bukan tidak mungkin bakal melakukan penegakan sanksi pidana terhadap pelanggar prokes, baik itu masyarakat ataupun pengelola usaha.

Kapolda mengatakan, pihaknya bersama instansi terkait terus secara masif menegakkan kepatuhan prokes dan memberlakukan sanksi administrasi.

“Tahapnya sekarang masih membubarkan, tapi kalau masih bandel terus kita bakal menindak lebih keras. Itu nanti tergantung keputusan dari wali kota. Prinsipnya bagaimana pemilik kafe itu juga membantu petugas, jangan dalam tanda kutip membiarkan kerumuman,” tandasnya. (bim)





Melansir Sumeks co

Baca Juga :  496 Personel Polda Bengkulu Mulai Disuntik Vaksin Covid-19
  • Bagikan