Firli Minta BAP Kasus Syahrial, ini Klarifikasi KPK – cakrawalarafflesia

  • Bagikan
6967ef55 firlibahurisumsel


cakrawalarafflesia, JAKARTA – Kasus suap Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial yang menyeret penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari unsur kepolisian Stepanus Robin Pattuju (SRP) semakin pelik.

Ketua KPK Firli Bahuri disebut meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Permintaan BAP ini ditengarai ada maksud lain, karena diduga dalam penanganan perkara dugaan suap pemerintah Kota Tanjungbalai menyeret Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Lili yang merupakan mantan pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini sebagaimana banyak pemberitaan media, sempat mengubungi Syahrial membicarakan penanganan perkara.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri mengklarifikasi maksud Firli yang meminta BAP penanganan perkara dugaan suap pengurusan kasusi di Pemkot Tanjungbalai. Ali mengklaim, permintaan BAP ini merupakan hal yang wajar.

“Berita Acara hasil ekspose ini diminta oleh semua pimpinan dan tidak hanya atas permintaan Ketua KPK. Berita Acara hasil ekspose yang diminta pimpinan berisi notulen rapat proses penanganan perkara oleh pimpinan terdahulu saat itu,” kata Ali dalam keterangannya, Senin (24/5).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini lantas melempar kepada sekretaris Ketua KPK. Menurut Ali, ada kekeliruan pemahaman cakrawalarafflesia sekretaris Ketua KPK saat meminta Berita Acara Ekspose kepada Kasatgas penyidikan yang menangani perkara dimaksud, yang kemudian Kasatgas mengirimkan email kepada Direktur Penyidikan yang berisi BAP Perkara.

“Oleh karena yang diminta berita acara ekspose maka email tersebut diabaikan,” ungkap Ali.

Ali menegaskan, sekretaris ketua kemudian melalui sekretariat penyidikan meminta Berita Acara Ekspose pimpinan terdahulu dimaksud kepada Kasatgas penyelidikan. Dia menyebut, kemudian dikirimkan hasil ekspose perkara Tanjungbalai oleh pimpinan terdahulu, kemudian lalu diserahkan kepada pimpinan yang saat itu masih rapat.

“Kami tegaskan bahwa KPK menjalankan semua pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan SOP yang berlaku dan kami berterima kasih kepada publik selalu memberikan kritik dan pengawasan kepada KPK,” tegas Ali.

Terkait terseretnya nama Lili dalam penanganan perkara Pemkot Tanjungbalai, Lili pernah menyampaikan dirinya membantah berkomunikasi dengan Syahrial terkait pengurusan perkara. Pernyataan ini disampaikan Lili pada Jumat (30/4) lalu.

“Saya tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka MS terkait penanganan perkara yang bersangkutan, apalagi membantu dalam penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK,” ujar Lili di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Lili tak memungkiri, sebagai pimpinan KPK terikat dengan kode etik dan peraturan KPK yang melarang untuk membangun komunikasi dengan pihak berperkara. Terlebih Syahrial diduga tersangkut dugaan kasus dugaan suap lelang jabatan di Pemkot Tanjungbalai.

“Saya tentu terikat dengan kode etik dan juga peraturan KPK yang melarang untuk berhubungan dengan pihak-pihak yang berpekara,” pungkas Lili.

Perkara pengurusan kasus Pemkot Tanjungbalai ini juga turut menyeret Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Politikus Golkar itu sempat dipanggil penyidik pada Jumat (7/5) lalu, tetapi tidak mengindahkan panggilan KPK. Keterangan Azis dibutuhkan untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Karena diduga ada pertemuan cakrawalarafflesia Syahrial dengan penyidik KPK asal Polri, Stepanus Robin Pattuju. (jawapos.com)





Melansir Sumeks co

Baca Juga :  Usai Tertangkap Narkoba, Kapolsek Astanaanyar Bandung Dicopot
  • Bagikan