Anies-Kang Emil Cs Dapat ‘Surat Cinta’ dari Mendagri, Isinya?

  • Bagikan
7bc0b383 9fe4 4ae6 b238 c4ba88b1de19 169

7bc0b383 9fe4 4ae6 b238 c4ba88b1de19 169

Jakarta, – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk segera mempercepat penyelesaian pengelolaan pengaduan pelayanan publik Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Hal itu tertuang dalam surat edaran Nomor 490/1921/SJ yang ditandatanganinya pada 18 Maret 2021. Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

“Segera tindaklanjuti pengaduan pelayanan publik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan mengedepankan asas penyelesaian secara cepat, akurat, dan tuntas,” ujar Tito, dikutip dalam surat edaran tersebut, Selasa (23/3/2021).

Berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) 25/2009 dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden (Perpres) 76/2013, seluruh penyelenggara pelayanan publik termasuk pemda wajib menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan.

Baca Juga :  Bocoran Serta Spesifikasi Redmi Note 10 Pro Max

Oleh karenanya, pengelola pelayanan publik juga diminta segera mengimplementasikan amanat tersebut, melalui pemanfaatan aplikasi pengaduan.

“Secara aktif mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui pemanfaatan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!),” jelas Tito.

Sesuai hasil evaluasi pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! persentase penyelesaian pengaduan pada tahun 2020 oleh pemerintah daerah Tahun 2020 baru mencapai 69,78%.

“Khusus tindak lanjut pengaduan tahun 2020 diselesaikan Pemerintah Daerah paling lambat pada 30 Maret 2021, sebagai salah satu indikator penilaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik,” tegas mantan Kapolri ini.

Baca Juga :  Mengenal Sultan Baabulah Yang Diberi Gelar Pahlawan Oleh Jokowi

Dalam rangka pembinaan, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diminta untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut pengaduan oleh Bupati/Wali Kota dan melaksanakan pembinaan dalam rangka percepatan dan penyelesaian dan perbaikan pengelolaan pengaduan sesuai hasil evaluasi dimaksud.

Gubernur juga diminta menyampaikan laporan hasil tindaklanjut evaluasi pengaduan kepada Mendagri setelah menerima laporan dari Bupati/Wali Kota.

(tas/tas)


Source link

  • Bagikan