Kemenkumham Sulsel Gelar Diseminasi Penjaringan Calon Pemberi Bantuan Hukum

  • Bagikan
5dff7b08 kemenkumham sulsel gelar diseminasi penjaringan calon pemberi bantuan hukum e1616395485378


Makassar, cakrawalarafflesia – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel menggelar Diseminasi Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum di Hotel Mercure Makassar, Senin (22/03). Kegiatan itu diikuti oleh 68 peserta. 35 Peserta hadir langsung dan 33 lainnya hadir secara Virtual.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham (BPHN Kemenkumham), Prof.Dr.H. R. Benny Riyanto mengapresiasi terhadap capaian Kanwil Kemenkumham Sulsel atas torehan peringkat terbaik pertama dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum (PBH) Tahun 2020 Kategori Sedang.

Ia mengatakan, dua Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Sulawesi Selatan juga menyabet penghargaan Menteri Hukum dan HAM  LBH Bhakti Keadilan dan LBH LIPANG Takalar pada malam Penganugerahan Access To Justice Award Tahun 2021 di Jakarta.

Baca Juga :  Bupati Kepahiang Pastikan Tidak Ada Hiburan Tahun Baru

Lihat Juga: Kemenkumham Sulsel Bersama Ombudsman Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

“Apresiasi ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel dalam mengelola anggaran Organisasi Bantuan Hukum. Serapan anggaran Kanwil Sulsel mencapai 99.44 Persen dan hampir sempurna karena menjadi langkah yang sangat istimewa,” ungkap Benny dalam sambutannya.

Kepala BPHN juga mengungkapkan bahwa penjaringan dan pengindentifikasian calon pemberi bantuan hukum dilakukan dengan transparan melalui aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum).

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto mengatakan ada 20 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yg terakreditasi, tapi baru hadir di 9 Kabupaten/Kota yakni Makassar, Wajo, Takalar, Pinrang, Luwu Utara, Luwu Timur, Bantaeng, Jeneponto, dan Bulukumba.

Lihat Juga: Kemenkumham Sulsel Gandeng BNNP Berantas Peredaran Narkoba di Lapas

Baca Juga :  Simpan Sabu, IRT asal Kepahiang Diringkus Polisi

Harun juga mendorong  Kabupaten/Kota di Sulsel untuk membuat  Peraturan Daerah Bantuan Hukum. “Dari 24 Kab/Kota di Sulsel, 8 diantaranya telah memiliki Perda Bantuan Hukum. 3 Kab/Kota sedang dalam penyusan dan 13 lainnya di Tahun 2021 ini akan didorong,” jelas Harun.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi Sirajuddin, Kadiv Pemasyarakatan Edi Kurniadi, Kadiv Keimigrasian Dodi Karnida, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto dan Ketua DPRD Kabupaten Enrekang Idris Sadik.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan acara Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) cakrawalarafflesia Kanwil Kemenkumham Sulsel dengan DPRD Enrekang terkait Pembentukan dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah. (*)



rakyatnewsid part of cakrawalarafflesia

  • Bagikan