Pajak 0% untuk 2.500 CC Belum Tentu Bikin Mobil Laris

  • Bagikan
a8d90d16 bmw x7 dok bmw group indonesia 7 169



bmw x7 dok bmw group indonesia 7 169

Jakarta, cakrawalarafflesia – Program relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan kapasitas 2.500 cc dinilai tak akan mendongkrak konsumsi masyarakat.

“Meski insentif diberikan, belum tentu menjadi jaminan kelas menengah atas untuk membeli. Persoalan bukan kemampuan membeli, pertimbangan aspek membeli. Mobilitas manusia terbatas. Walau ada insentif belum tentu mau membeli, barangnya tidak urgen,” kata Ekonom Indef, Abra El Talattov kepada cakrawalarafflesia di Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Persoalan selanjutnya adalah potensi kehilangan pajak, yang berpotensi berdampak pada defisit APBN. Menurutnya kebijakan insentif PPnBM bagi kendaraan 1.500 cc saja membuat pemerintah berpotensi kehilangan pajak Rp 2,3 triliun.

Baca Juga :  Peringatan! Presiden Microsoft Tahun 2024 Bisa Jadi seperti 1984, Apa Itu?

“Artinya ini juga akan berdampak potensi pajak. Apalagi di tengah pandemi pemerintah memperlebar defisit APBN,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo memerintahkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang untuk mengkaji kebijakan tersebut agar ada penerapan yang lebih luas dan lebih dalam.

Presiden menyampaikan hal ini ketika menerima menperin dalam kaitan laporan kunjungan kerja ke Jepang.

“Formulasi perluasan dan pendalaman akan didasari oleh kenaikan tingkat kapasitas silinder kendaraan dikombinasikan dengan local purchase, atau hanya didasari local purchase, dan kemungkinan perubahan time frame-nya,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Baca Juga :  Cara record / rekam Audio Internal Di Android Yang Terbukti Work

Rencana perluasan relaksasi pajak karena ada jenis kendaraan yang kapasitas silindernya di atas 1500 cc dan memiliki local purchase tinggi (di atas 50-60%). Namun karena aturan saat ini hanya mobil yang memiliki batas 1500cc, maka mobil tersebut belum menikmati kebijakan relaksasi ini.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

[Gambas:Video CNBC]

(dob/dob)




Source link

  • Bagikan