Polemik Siaran Nikah Aurel dan Atta, RCTI Bisa Disanksi KPI

  • Bagikan
0f006004 artis dan seniman datangi istana kepresidenan 1 169

Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Indonesia, Mulyo Hadi, bisa ambil tindakan terkait kontroversi siaran lamaran hingga pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah di stasiun televisi nasional RCTI.

Mulyo mengatakan pihaknya sudah memanggil pihak RCTI dan memberikan teguran. Ia pun mengaku bisa saja mengambil tindakan terkait kegaduhan tersebut di media sosial.

“Sanksinya belum diputuskan karena baru mau dibawa ke pleno besok. Jadi saya belum bisa katakan apakah itu kena sanksi atau tidak, kita perlu lihat terlebih dahulu poin-poin mana yang melanggar,” ujar Mulyo dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Senin (15/3).

Lebih lanjut, Mulyo membeberkan tindakan yang pernah dilakukan KPI terkait polemik di masa lalu yang mirip dengan kontroversi Atta dan Aurel.

Baca Juga :  Mekanisme Vaksin Mandiri Akan Segera Diputuskan Jokowi

“Pada 2014 sama 2015 sanksi kita kasih buat nikahan Raffi dan lahiran anak Ashanty. Kami juga di posisi itu, kami juga melihat frekuensi diatur negara untuk digunakan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyat. Jika stasiun tv mengatakan Atta follower-nya besar dan mendatangkan pengaruhnya besar, kami tidak akan berpikir ke situ.”

“Dari kami sudah berikan penjelasan, peringatan. Mereka bilang karena ini bukan publikasi resmi dari stasiun tv, mereka bilang ada kemungkinan jadwal berubah,” ujar Mulyo.

Melansir CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi pihak MNC Group, namun belum ada respons hingga berita ini dibuat.

Atta dan Aurel sempat menanggapi dingin kritikan Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) hingga hujatan netizen di media sosial. Keduanya mengatakan semua diserahkan kepada publik untuk menonton atau tidak soal lamaran hingga nikah mereka yang disiarkan di RCTI.

Baca Juga :  Harga Emas 17 November, Turun ke Rp980 Ribu per Gram

Ketua KNRP Bayu Wardhan menilai argumentasi tersebut sama sekali tidak tepat dan tak bijak.

“Saya tidak terlalu sepakat dengan [pernyataan]: ‘Kalau nggak suka tak usah nonton.’ Ini kan masalahnya frekuensi publik. Ini pilihannya terbatas, dan kenapa ini lah kenapa kualitas siaran kita tidak naik-naik.”

“Ini karena sanksinya tidak tegas. Kami juga dapat keluhan dari pemirsa soal tayangan tak berkualitas. Kalau istilahnya PPKM, rem-nya tidak pakem, ya bisa ada lagi [pelanggaran], jadi saya lihat ini di regulator, kalo nggak pakem ya ga naik mutu kualitas siaran kita,” kata Bayu kepada CNN Indonesia TV.

(tim/bac)cnnindonesia

  • Bagikan