Aturan Lengkap Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Korban PHK

10

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan resmi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja/buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketentuannya tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga :  975 Ribu Guru Honorer Terima BLT Gaji Kemendikbud

Menurut beleid ini, pemerintah memberikan jaminan sosial kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK dalam bentuk uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja melalui program JKP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja/buruh sebagai peserta dalam program JKP,” tulis Pasal 2 ayat 1 PP 37/2021 seperti dikutip CNNIndonesia.com, Senin (22/2).

Baca Juga :  Ketua MPR: Sosialisasikan RUU Cipta Kerja Hingga Akar Rumput

Syarat Kepesertaan