Beda BLT Subsidi Gaji, Ibu Hamil hingga BLT UMKM

  • Bagikan
203288df images

JAKARTABantuan Langsung Tunai (BLT) disiapkan pemerintah untuk diberikan ke berbagai lapisan masyarakat yang terdampak pandemi virus corona. Namun, pada 2021, ada satu jenis BLT yang pencairannya disetop, yaitu BLT subsidi gaji.

Ya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak lagi mencairkan BLT Rp2,4 juta kepada pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta di tahun 2021. Alasan Kemenkeu tidak mengalokasikan anggaran untuk subsidi gaji karena dananya dialokasikan untuk program bantuan yang lain.

“Pemerintah kan juga memberikan dukungan untuk subsidi bunga, penempatan dana, dan lain lain sehingga harapannya usaha mereka bisa berjalan lagi dan membaik, begitu juga karyawannya. Pemerintah juga punya program perlindungan sosial. Itu kami perkuat tapi untuk bottom 40%, seperti BLT kartu sembako, BLT desa masih ada,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari kepada Okezone, beberapa waktu lalu.

Penyaluran BLT memang tak hanya untuk para pekerja yang masih memiliki penghasilan tersebut. Kini, kelompok yang terus menerima bantuan itu adalah ibu hamil yang termasuk ke dalam program keluarga harapan (PKH).

Baca Juga :  Kemendikbud Diminta Bantu Biaya Pembelajaran Tanpa Akses Internet

BLT tersebut dicairkan karena dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 masih menimpa sejumlah masyarakat Indonesia. Sejumlah BLT prioritas pun digulirkan untuk membantu masyarakat terdampak wabah corona.

Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) sejumlah BLT prioritas program keluarga harapan terdiri dari BLT ibu hamil dan balita atau anak usia dini 0-6 tahun dengan nilai Rp6 juta setahun. Rinciannya, BLT ibu hamil Rp3 juta dan balita atau anak usia dini Rp3 juta setahun atau Rp750.000 per tiga bulan.

Bagi keluarga yang masih kebingungan mendaftarkan BLT PKH, cara daftarnya seperti ini: calon peserta wajib melapor ke aparat desa atau kelurahan untuk didata dan diverifikasi; calon peserta bukan penerima bansos lain seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, Kartu Prakerja dan bantuan non PKH lainnya; calon peserta bukan PNS.

Kemudian, masuk dalam kategori keluarga miskin dan rentan miskin; data harus lengkap dan valid. Jika sudah divalidasi calon penerima akan mendapatkan kartu keluarga sejahtera sebagai syarat penerima BLT PKH.

Selain itu, ada juga BLT untuk barisan pelaku UMKM. Sebanyak 12 juta pengusaha UMKM telah menerima BLT sebesar Rp2,4 juta pada tahun 2020 lalu. Total anggara yang dialokasikan untuk bantuan tersebut sebesar Rp28,8 triliun.

Baca Juga :  Cara mengatasi tidak bisa login di game Mobile Legends paling Ampuh 100% Lancar

“Dari survei yang kami lakukan terkait dampak PEN 2020, sebanyak 59% mayoritas UMKM optimis dapat bertahan lebih dari 12 bulan,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam rapat daring bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (8/2/2021).

Dia menyebutkan, UMKM cukup optimis bahwa omset usaha dapat kembali normal dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Sebanyak 99% UMKM responden yang ikut mendaftar sudah menerima bantuan.

“58% dari responden membutuhkan tambahan modal untuk mempercepat pemulihan usaha, dan 49% membutuhkan kebutuhan tambahan modal berjumlah hingga Rp50 juta,” ujarnya.

Dia menjelaskan, mayoritas responden menggunakan dana tersebut untuk pembelian bahan baku sebanyak 34%, pembelian barang modal 33%, dan pemenuhan kebutuhan pribadi 13%.

“Saya juga melaporkan bahwa realisasi tambahan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah mencapai 98,78%, dengan nilai Rp4,9 triliun dari target Rp4,96 triliun,” kata dia.

Sumber

  • Bagikan