Pemenang Pilkada Bandar Lampung Didiskualifikasi Bawaslu

  • Bagikan
8378ecd7 bawaslu lampung didiskualifikasi paslon eva deddy 169

Bandar Lampung — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung memutuskan paslon nomor 3 dalam Pilkada Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana-Deddy Amarullah didiskualifikasi.

Dalam sidang putusan yang digelar Rabu (6/1), sidang majelis Bawaslu memutuskan terjadi pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) Pilkada Bandar Lampung 2020. Sidang itu sendiri digelar setelah ada tuntutan pelapor Paslon nomor 2, Yusuf Kohar-Tulus Purnomo (Yutuber).

Sidang putusan dipimpin Ketua Majelis, Fatikhatul Khoiriyah yang juga sebagai Ketua Bawaslu Lampung bersama enam anggota majelis sidang lainnya yakni Muhammad Teguh, Ade Asy’ari, Iskardo P Panggar, Tamiri Suhaimi, Hermansyah dan Karno Ahmad Satarya.

Dalam sidang putusan sengketa Pilkada Kota Bandar Lampung 2020 tersebut, hadir pula kuasa hukum dari kedua belah pihak yakni kuasa hukum pelapor, Ahmad Handoko bersama timnya, dan kuasa hukum terlapor, Juendi Leksa Utama bersama timnya pula.

Baca Juga :  Hubungan Valentino Rossi dan Franco Morbidelli Bisa Rusak di Musim Depan

Di antara pelanggaran TSM yang diputuskan terbukti dilakukan paslon Eva-Deddy adalah di Kecamatan Sukabumi yakni perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk sembako dikemas sebagai bantuan Covid-19 oleh Walikota Bandar Lampung aktif yang merupakan suami dari Eva Dwiana dengan melibatkan aparatur pemerintah dan juga Ketua RT.

Di kecamatan tersebut, terlapor Paslon nomor 3, memperoleh 15.554 suara. Lalu Paslon nomor 1, mendapat 15.018 suara dan Paslon nomor 2, mendapat 6.660 suara. Berdasarkan faktanya, hal itu merupakan pelanggaran TSM.

Baca Juga :  Gempa 5.2SR Guncang Bengkulu tidak berpotensi tsunami

Kemudian, di Kecamatan Labuhan Ratu, berdasarkan keterangan dua saksi pun majelis pemeriksa berkesimpulan terdapat juga adanya TSM pemberian sembako yang dikemas dalam bentuk bantuan Covid-19.

“Tindakan tersebut, merupakan pelanggaran administrasi TSM,” kata anggota majelis, Tamiri Suhaimi dalam sidang putusan.

Kemudian pemberian dana transportasi untuk para kader PKK sebesar Rp 200 ribu kepada 100 orang di setiap Kelurahan yang dibagikan aparatur pemerintah merupakan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perbawaslu nomor 9 Tahun 2020 karena disertai dengan pesan-pesan untuk pemenangan Paslon nomor 3.

  • Bagikan