Maklumat Kapolri soal FPI Dikritik: Isu HAM hingga Cek Kosong

  • Bagikan
962c1bc0 maklumat kapolri larang penggunaan simbol fpi 1 169

Jakarta — Maklumat yang diterbitkan oleh Kapolri Jendral Pol. Idham Aziz terkait pelarangan penyebaran atribut Front Pembela Islam (FPI) di dunia maya menuai kritik dari banyak pihak. Pasalnya, ketentuan itu dianggap melanggar konstitusi dan membatasi hak asasi manusia.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Advokasi Muhamad Isnur menyoroti salah satu subtansi kontroversial dalam Maklumat itu adalah larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI di media sosial yang diatur dalam poin 2d.

Menurutnya, akses terhadap konten internet merupakan hak atas informasi yang dilindungi oleh UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 14 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Baca Juga :  SMSI Gagas Virtual Workshop WordPress Website Improvement

“Oleh karenanya dalam melakukan setiap tindakan pembatasan terhadap hak-hak tersebut, harus sepenuhnya tunduk pada prinsip dan kaidah pembatasan, sebagaimana diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945,” kata Isnur.

Lebih lanjut, Isnur mengatakan Resolusi Dewan HAM 20/8 tahun 2012 turut mengatur perlindungan hak yang dimiliki setiap orang turut melekat saat mereka sedang online.

  • Bagikan