Tidak Sreg dengan 3M, Tito Karnavian Dorong Sosialisai 4M

  • Bagikan
3398f04e antarafoto tito karnavian 231019 wpa 1 094 ratio 16x9 1

Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku kurang setuju dengan imbauan 3M yang selama ini disampaikan Satgas Covid-19 kepada masyarakat guna mewaspadai penularan virus corona (Covid-19).

3M sendiri kepanjangan dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Namun menurut Tito, perlu ditambah menghindari kerumunan, sehingga menjadi 4M.

“Saya sering komplain, mohon maaf, dengan bahasa 3M. Saya enggak ‘sreg’ betul. Maunya 4M, memang harusnya 4M,” ujar Tito dalam acara Innovative Government Awards (IGA) 2020 di Jakarta mengutip Antara.

Sejauh ini, Tito mengatakan Kemendagri sudah menggunakan terminologi 4M. Seluruh pegawai negeri selalu diingatkan agar menghindari kerumunan saat beraktivitas di luar rumah.

Baca Juga :  Sebar Hoaks Corona, 1.759 Akun Medsos di Blokir Pemerintah

Mendagri menilai imbauan menghindari kerumunan itu sering terlupakan oleh banyak pihak. Padahal menurutnya, kerumunan merupakan sarana penularan yang paling bahaya.

Dia memberi contoh kerumunan yang diakibatkan oleh aksi demonstrasi atau unjuk rasa. Menurutnya, pelacakan akan sulit dilakukan jika penularan terjadi di kerumunan demonstrasi.

Di kesempatan yang sama, Tito juga menyarankan agar aparat penegak hukum membatasi peserta aksi demonstrasi jadi 50 orang. Menurutnya itu bisa dilakukan dan tidak ada hak kebebasan berpendapat yang terampas.

Baca Juga :  Menaker Usahakan BLT Subsidi Gaji Cair Januari 2021

“Aturan induknya, namanya ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. Itu dokumen PBB, pasal 9, tidak menyebutkan tidak ada pembatasan, tetapi menyebutkan tidak ada intervensi,” kata Tito.

Tito mengatakan pembatasan 50 orang dalam aksi demonstrasi bisa diterapkan seperti aturan dalam Pilkada 2020 lalu.

Diketahui, kampanye berupa rapat umum di tempat terbuka pada Pilkada 2020 hanya boleh dihadiri 50 orang demi mencegah penularan virus corona.

“Kalau menurut saya, batasi saja 50 orang. Sama seperti kita membatasi (jumlah orang) di pemilihan kepala daerah (pilkada) kemarin,” sambungnya.

(CNNIndonesia)

  • Bagikan