Tokopedia Kaji Jadi Perusahaan Publik

  • Bagikan
ac1004b2 3489665849

CR — Tokopedia sedang mempertimbangkan untuk menjadi perusahaan publik. Perusahaan e-commerce itu telah menunjuk Morgan Stanley dan Citi sebagai penasihat untuk mengimplementasikan rencana tersebut.

Perwakilan Tokopedia mengatakan pihaknya tengah mengkaji salah satu skema, yakni special purpose acquisition company (SPAC) atau perusahaan akuisisi bertujuan khusus. Namun, manajemen belum memutuskan apakah skema itu akan benar-benar digunakan nantinya.

“Saat ini, kami belum memutuskan pasar dan metode untuk ini. SPAC merupakan salah satu opsi potensial yang bisa kami pertimbangkan, namun belum ada yang kami putuskan untuk saat ini,” ungkap perwakilan Tokopedia kepada CNNIndonesia.com, dikutip Kamis (17/12).

Baca Juga :  Gugus Tugas RI Sebut Pemotret Jenazah Corona Tak Beretika

Sebelumnya, beredar isu yang menyatakan Tokopedia sedang melakukan proses merger dengan Bridgetown Holdings. Saat ini, keduanya disebut tengah menjajaki struktur dan kelayakan kesepakatan.

Pembicaraan kesepakatan merger ini sudah masuk pada tahap awal. Namun, Bridgetown Holdings menyatakan pihaknya masih memiliki target potensial lainnya.

Jika hasil merger terealisasi, maka valuasi pasar perusahaan diproyeksi menembus US$8 miliar-US$10 miliar atau Rp112 triliun-Rp140 triliun. Pemilik Bridgetown, Richard Li, saat ini sudah menjadi investor di Tokopedia.

Namun, komposisi kepemilikan Richard Li masih minim. Makanya, ia akan menambahkan porsi kepemilikannya di Tokopedia melalui perusahaan investasinya bernama Pacific Century Group.

Baca Juga :  Fenomena La Nina Muncul di Pasifik, BMKG Minta Warga Waspada Banjir dan Longsor

Tokopedia diketahui telah mendapatkan suntikan jumbo dari Google dan Temasek baru-baru ini. Menurut Asia Nikkei, jumlahnya mencapai US$350 juta atau Rp4,9 triliun.

Dengan suntikan dana segar itu, Google memegang 1,6 persen saham Tokopedia. Sementara, Anderson Investments yang berafiliasi dengan Temasek memiliki 3,3 persen saham Tokopedia.

Data itu didapat dari dokumen yang diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, tertanggal 4 November 2020.


SC CNNIndonesia

  • Bagikan