Tersangka Korupsi Bansos Corona, Adi Wahyono Serahkan Diri

  • Bagikan
086d1347 kpk ott pejabat kemensos 6 169

Nasional — Adi Wahyono, tersangka kasus korupsi bansos corona menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adi yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) ini menyerahkan diri ke lembaga antirasuah pada Minggu (6/12) sekitar pukul 09.00 WIB.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, Minggu (6/12), sekitar pukul 09.00 WIB, tersangka AW telah datang menyerahkan diri menghadap penyidik KPK,” kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Minggu (6/12).

Sebelumnya, KPK meminta Adi dan Menteri Sosial Juliari P Batubara untuk kooperatif dan menyerahkan diri. Juliari telah lebih dulu menyerahkan diri dan tiba di KPK pada Minggu (6/12) sekitar pukul 02.50 WIB.

Baca Juga :  Keluarga Pasien Buka Plastik Jenazah Covid dan Usir Tim Medis

Ali menuturkan tim penyidik bakal segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka terkait kasus korupsi program bansos ini.

“Berikutnya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan,” ujarnya.

Dalam kasus korupsi program bansos corona ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Yakni, Menteri Sosial Juliari P Batubara, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Julari selaku penerima, dijerat Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga :  Ramalan Zodiak 15 Februari 2021

Kemudian, Adi dan Matheus dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ardian dan Harry selaku pemberi, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Editor AG

Sumber cnnindonesia

  • Bagikan
Positive SSL