Sebar Hoaks Corona, 1.759 Akun Medsos di Blokir Pemerintah

Realshtmobi | Shorten your link and earn money

Jakarta — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate mengatakan pihaknya telah memblokir 1.759 akun penyebar kabar bohong (hoaks) terkait virus corona (Covid-19) di berbagai platform media sosial.

Rinciannya 1.300 akun Facebook, 15 akun Instagram, 424 akun Twitter, dan 20 akun Youtube.

Lapak Somplaq | Pusatnya Fashion Terlengkap

“Yang sudah di take down atau blokir sebanyak 1.759,” kata Johnny dalam acara konferensi pers rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (18/10).

Johnny menyebut terdapat 2.020 sebaran hoaks di empat platform media sosial. Sebanyak 1.497 diantaranya terdapat di Facebook, 482 di Twitter, 20 di Instagram dan sebanyak 21 di Youtube.

Baca Juga :  IKA Pendidikan Sejarah UPI Desak Mendikbud Jadikan Sejarah Mata Pelajaran Wajib

Sekjen Partai Nasdem itu menyebut saat ini pihaknya tengah memproses 261 akun yang diduga menyebar isu hoaks di media sosial. Ia mengaku sudah berdiskusi dengan para petinggi platform media sosial tersebut.

“Saya sudah hubungi. Yang di AS terakhir saya bicara dengan Susan Wojcicki, CEO YouTube yang berikan komitmen kuat untuk bersama-sama mengatasi (hoaks) Covid-19 di ruang digital,” ujarnya.

Baca Juga :  Demi Bansos Tepat Sasaran, Data Pelanggan PLN-Telkom Digabung

Selain itu, Johnny menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk terus melakukan patroli siber dalam menangkal hoaks di media sosial. Ia berjanji akan menindak tegas pelaku penyebaran hoaks.

Menurutnya, sudah ada 104 orang yang menjadi tersangka akibat memproduksi dan menyebarluaskan kabar bohong di media sosial. Sebanyak 17 di antaranya sudah ditahan oleh pihak kepolisian.

“Ada yang sudah melaksanakan, yang sudah bisa dikategorikan tindak pidana, dan itu langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan Polri,” ujarnya.

Baca Juga :  UU Cipta Kerja buat UMKM Mudah Berkembang

Sebelumnya Johnny menyatakan informasi yang disiarkan pemerintah terkait hoaks Omnibus Law Cipta Kerja tak perlu dibantah lagi. Johnny menyatakan, hal tersebut lantaran pemerintah juga ikut dalam pembahasan UU Cipta Kerja di DPR.

“Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu (informasi) hoaks, ya dia hoaks. Kenapa membantah lagi?” kata Johnny dalam tayangan Mata Najwa yang disiarkan di Trans7, Rabu (14/10).


Cnnindonesia