Menkeu Negara G7 Khawatir Serangan Siber di Tengah Pandemi

Menkeu negara G7 menyorot peningkatan serangan siber ransomware saat pandemi. Serangan itu merusak perekonomian dan mengancam perlindungan konsumen. Ilustrasi. (Istockphoto/ Xijian).
Menkeu negara G7 menyorot peningkatan serangan siber ransomware saat pandemi. Serangan itu merusak perekonomian dan mengancam perlindungan konsumen. Ilustrasi. (Istockphoto/ Xijian).
Realshtmobi | Shorten your link and earn money

Internasional — Menteri keuangan (menkeu) kelompok negara G7 mengkhawatirkan kenaikan serangan siber di tengah pandemi virus corona.

Dalam pernyataan bersama yang dikutip dari AFP, Rabu (14/10), para menkeu menyorot peningkatan serangan ransomware untuk meminta pembayaran maupun memfasilitasi pencucian uang selama dua tahun terakhir.

Lapak Somplaq | Pusatnya Fashion Terlengkap

Ransomware adalah malware yang menerapkan metode enkripsi canggih sehingga file tidak akan dapat didekripsi atau dibuka tanpa kunci unik yang dipegang oleh peretas. Untuk membuka kunci tersebut, pengguna harus membayar dan akan dimintai sejumlah informasi.

Baca Juga :  CEO Facebook Cs Akan Disidang Senat AS, Ada Apa?

Menurut mereka, serangan ransomware dapat menyebabkan kerusakan ekonomi dan mengancam perlindungan konsumen serta data pribadi.

“G7 prihatin terhadap meningkatnya ancaman serangan ransomware, khususnya mengingat pelaku jahat menyasar sektor penting di tengah pandemi covid-19,” ujar Kementerian Keuangan AS dalam pernyataan yang mewakili G7 usai menghadiri rapat virtual.

Para menkeu menilai serangan yang kerap melibatkan pembayaran menggunakan aset kripto menghancurkan fungsi penting terkait keamanan dan kesejahteraan bersama.

Baca Juga :  Nama Gojek Resmi Dipakai di Thailand

Selain itu, para menkeu dan gubernur bank sentral negara maju juga kembali mengingatkan soal penyebaran mata uang kripto secara hati-hati. Mereka juga mempertimbangkan mata uang digital yang dirilis bank sentral dapat menjadi alternatif solusi atas kebutuhan layanan.

“G7 tetap berpandangan tidak ada proyek koin stabil global yang dapat dimulai sebelum secara cukup mengatasi persoalan legalitas, aturan, dan pengawasan persyaratan melalui rancangan yang layak dan mengikuti standard yang dapat diterapkan,” jelas mereka.

Baca Juga :  Arab Saudi Akan Tentukan Negara-Negara yang Bisa Mengirim Jemaah Umrah

Lebih lanjut, para menkeu menekankan bahwa keyakinan terhadap sistem pembayaran ditopang oleh komitmen jangka panjang dan kredibel dari sektor publik terhadap transparansi, aturan hukum, dan tata kelola ekonomi yang baik.

Sebagai informasi, G7 beranggotakan tujuh negara maju yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, Jepang, Prancis, dan Italia.


CNNIndonesia