Hasil Musyawarah Gugatan Agusrin-Imron Versus KPU Tak Sepakat

  • Bagikan
Ediansyah Hasan Foto Dok RB
Ediansyah Hasan Foto Dok RB

BENGKULU – Musyawarah penyelesaian sengketa Pilkada atas gugatan bakal pasangan calon (Bapaslon), Agusrin M Najamudin-Imron Rosyadi atas penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Provinsi Bengkulu tidak terjadi kesepakatan. Ini setelah dimediasi oleh Bawaslu yang dilaksanakan Rabu (7/10) pukul 10.00 WIB.

“Tadi sudah dilakukan musyawarah secara tertutup dan tadi hasilnya tidak terjadi kesepakatan,” kata Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Ediansyah Hasan, SH, MH saat diwawancara wartawan di Kantor Bawaslu, Rabu (7/10) siang.

Ediansyah menjelaskan, dalam hal ini Bawaslu hanya sebagai mediator. Oleh karena itu, dalam kesempatan itu sudah didengarkan semua pernyataan dari kedua belah pihak baik pemohon maupun termohon. Untuk pemohon menyampaikan jika versi mereka bahwa telah memenuhi syarat. Sementara termohon tetap dengan keputusan sebelumnya bahwa Bapaslon Agusrin-Imron dinyatakan TMS berdasarkan regulasi yang ada.

Baca Juga :  Rekan Sejawat Lepas Kepergian Kakek Dulmukti– cakrawalarafflesia

Sengketa Pilkada Penetapan TMS Agusrin-Imron Berlanjut

Setelah tidak terjadi kesepakatan antara pemohon Agusrin M Najamudin-Imron Rosyadi dengan KPU Provinsi Bengkulu dalam musyawarah tertutup yang digelar Bawaslu Provinsi Bengkulu, maka gugatan sengketa Pilkada akan kembali dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Ini disampaikan, Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Ediansyah Hasan, SH, MH saat diwawancara wartawan Rabu (7/10) siang. “Berpijak kepada Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 bahwa seketika tidak terjadi kesepakatan maka dilanjutkan tahapan selanjutnya yaitu musyawarah terbuka,” sampainya.

Baca Juga :  Pelanggaran Terhadap Anak di Lapas Nihil – cakrawalarafflesia

Untuk jadwal musyawarah terbuka akan dilaksanakan Kamis (8/10). Untuk agenda pertama musyawarah terbuka yakni mendengarkan permohonan gugatan oleh pihak termohon. “Jadi gugatannya itu akan dibacakan semua. Maka kita akan dengarkan apa yang diminta dan digugat oleh pemohon. Selain itu, di hari itu juga akan mendengarkan jawaban dari pihak termohon,” terangnya.

Di dalam musyawarah terbuka nantinya akan dilaksanakan layaknya persidangan. Komisioner akan menjadi majelis. “Putusannya sesuai dengan regulasi yang ada terhitung 12 hari sejak teregister. Terhitung hari kalender,” tambah Ediansyah.


AG

Source Rakyatbengkulu

  • Bagikan
Positive SSL