G30S, Isu Hantu PKI dan Gorengan Basi Elite Politik

Realshtmobi | Shorten your link and earn money

Nasional Bahwa wabah kebangkitan komunisme sulit tidak diakui untuk hadir setiap tahun menjelang tanggal 30 September atau 1 Oktober. Karena kemunculan berulang pada saat yang tetap itu, sulit dipungkiri bahwa isu tersebut sengaja dimunculkan untuk kepentingan politik.’

Itu adalah pernyataan Gubernur Lembaga Ketahananan Nasional (Lemhanas) RI Letjen TNI (purn) Agus Widjojo dalam sebuah diskusi yang membahas terkait kemunculan isu PKI yang kerap terjadi hampir setiap tahun.

Lapak Somplaq | Pusatnya Fashion Terlengkap

Jika dirunut, pernyataan putra dari Pahlawan Revolusi Mayjen TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo itu bisa dipahami. Isu hantu PKI kerap mengikuti pergerakan politik seseorang. Entah dari mana asalnya, isu PKI pasti akan muncul tiba-tiba, menyerang satu kelompok, satu sosok atau bahkan sengaja dimunculkan dalam rangka menarik simpati orang. Meskipun demikian, faktanya rakyat Indonesia sendiri memang tak bisa lepas dari kengerian PKI yang telah ditanamkan sejak 1965 itu.

“Isu tentang PKI, Komunisme terus mencuat di tengah publik itu kenapa terjadi dan kenapa berlangsung secara terus menerus, karena isu itu dikelola. Dikelola oleh sejumlah elite politik yang gunakan isu PKI, menjadikannya instrumen propaganda untuk men-downgrade atau menjatuhkan lawan politik,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo saat dimintai pendapatnya via telepon dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (30/9).

Ia menilai para elite politik itu dengan sadar memelihara hantu PKI untuk menakut-nakuti, hingga menarik keuntungan melalui simpati masyarakat akan peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang kebenarannya pun sebenarnya sudah sangat tumpang tindih.

Baca Juga :  KPU Cek Server, Setelah Data Warga Bocor Diretas

Propaganda dengan menggunakan isu PKI sendiri memang telah dilakukan sejak masa orde baru, saat Soeharto menjabat sebagai presiden selama kurang lebih 32 tahun. Lalu propaganda itu dilanjutkan saat ini, dengan menghadirkan PKI sebagai sebuah momok, kengerian dan menyebut satu atau dua pihak sebagai penerus PKI. Satu tahun sekali, jelang 30 September.

Salah satunya, yang paling terkenal adalah lewat Film Pengkhianatan G30S/PKI yang pada dekade 1980 selama Orde Baru berkuasa itu wajib nonton bagi siswa sekolah dan diputar di stasiun televisi nasional pada malam 30 September. Pemutaran dan wajib tonton film itu sendiri berakhir seiring runtuhnya rezim Soeharto pada 1998 silam.

Namun, Film ini sendiri dalam tiga tahun terakhir, di sekitar September kembali mencuat pro kontra mengenai kegiatan pemutaran atau nonton barengnya.

Karyono mengatakan, isu kemunculan PKI sendiri rasanya sulit reda dan akan terus muncul setiap tahunnya. Ini terjadi lantaran, meski telah masuk masa reformasi, isu ini tak akan berhenti karena terus dikelola pihak-pihak tertentu.

“Kenapa terjadi terus, ya karena dikelola. Isu itu dikelola. Lalu pascareformasi, isu PKI tak berhenti karena terus dikelola oleh elite politk untuk tujuan tertentu,” kata dia.

Karyono menilai tak ada jalan untuk menghentikan isu ini. Sebab kata Karyono masih ada pihak yang merasa memerlukan isu ini demi kepentingan mereka. Walaupun dinilainya tak efektif, namun tetap saja ada yang memakai propaganda kebangkitan PKI sebagai isu setiap tahunnya.

“Sebenarnya propaganda ini untuk jatuhkan lawan politik itu selalu gagal. Propaganda yang dilakukan tidak lagi efektif,” kata Karyono, “Sebenarnya gagal, tetapi selalu muncul lagi. Saya juga heran kenapa isunya selalu didengungkan. Digunakan untuk jatuhkan lawan politik.”

Baca Juga :  Setahun Jokowi-Ma'Ruf, Buruh-Mahasiswa DIY & Bandung Turun ke Jalan

Oleh karena itu, tak heran Karyono pun memandang pihak-pihak yang masih mengenduskan isu PKI untuk menjatuhkan lawan politik adalah orang yang tak kreatif.

“Saya lihat enggak kreatif. Mestinya belajar dari pengalaman. Kenapa isu itu gagal. Ada realitas yang berubah. Mestinya ini menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang menggunakan isu PKI untuk propaganda politik,” kata dia.

Antagonisme Bukan Pada Paham Komunisme

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan jika memang PKI benar-benar kembali bangkit di Indonesia, itu tak lebih dari sekadar usaha beberapa pihak untuk memanfaatkan pertentangan politik dengan mendengungkan ideologi masa lalu.

Oleh karena itu, dia pun meminta agar masyarakat mengabaikan saja permainan menggaungkan awas kebangkitan PKI yang kerap muncul saban September itu. Lagi pula secara konstitusi, negara dengan tegas dan jelas telah mengatur soal larangan kemunculan PKI ini.

Aturan itu, kata dia, ada dalam TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

“Itu (isu PKI) sebaiknya diabaikan saja dan diarahkan pada satu dialektika yang lebih konstruktif tentang substansi-substansi kehidupan kita bersama,” kata Usman.

Alih-alih membicarakan kengerian PKI di masa lalu yang kebenarannya belum juga bisa dibuktikan, menurut Usman akan lebih baik jika di 20 tahun reformasi ini membicarakan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat.

Baca Juga :  Sinabung Erupsi, Tinggi Kolom Abu Capai 1.500 Meter

Mantan Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu menilai pertentangan yang harus dimunculkan masyarakat Indonesia kini seharusnya untuk keadilan sosial dan kemerdekaan.

“Jadi saya kira antagonismenya harus digeser bukan dengan identitas tetapi dari segi yang lebih substansial,” kata dia, “Jadi apakah anda mengorupsi uang negara, apakah anda membela uang negara dari korupsi, apakah anda melindungi HAM, melindungi manusia kita dari penculikan atau sebaliknya anda membenarkan itu atas nama apapun.”

Sebuah mawar diletakkan dengan latar gambar Monumen Pancasila Sakti saat persiapan peringatan Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta, Selasa (30/9). Setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang peristiwa pemberontakan PKI pada 30 September 1965. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/Asf/ama/14.Warga melihat Monumen Pancasila Sakti yang terdiri atas patung tujuh Pahlawan Revolusi dan Garuda Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Sementara itu terkait pemutaran film peristiwa G30S/PKI yang dalam tiga tahun terakhir ramai diperbincangkan saban akhir September, pemerintah Indonesia menyatakan tak melarang maupun mewajibkannya.

“Jadi silakan saja, televisi yang merasa ingin menayangkan dan punya kontrak dengan pemegang hak siar, silakan. Yang mau nonton di youtube juga, silahkan,” kata Menko Polhukam Mahfud MD melalui rekaman video yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (30/9).

Meskipun demikian, Mahfud menyatakan pemerintah tentu akan melarang kegiatan nonton bareng film peristiwa G30S/PKI tanpa memperdulikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Pemerintah hanya akan melarang bilamana ada kerumunan-kerumunan, termasuk mislanya nonton bareng yang melanggar protokol kesehatan,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga melontarkan pernyataan serupa. Politikus Gerindra itu mengatakan tidak ada aturan yang mewajibkan atau melarang masyarakat menonton film peristiwa G30S/PKI tersebut.


CNNIndonesia