PJJ Terkendala, Kepsek SMA 3 Seluma Diselidiki karena Jual LKS

  • Bagikan
68e6f2cf images 75

Bengkulu — Dinas Pendidikan Bengkulu menyelidiki kepala SMA Negeri 3 Seluma karena menjual lembar kerja siswa (LKS) untuk menanggulangi kendala pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19.

Kepala SMA Negeri 3 Seluma, Nihan, mengatakan bahwa kasus ini bermula ketika pihak sekolah menawarkan LKS kepada siswa untuk melakukan PJJ karena pihaknya tak bisa melakukan pembelajaran daring.

Namun, ia diduga melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 tentang Buku. Pasal 7 aturan tersebut mengizinkan guru hanya untuk menganjurkan siswa membeli buku.

“(2) Anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak memaksa atau tidak mewajibkan. (3) Untuk memiliki buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), peserta didik atau orangtua/walinya membelinya langsung kepada pengecer,” bunyi pasal tersebut.

Nihan mengakui bahwa ia menginisiasi penjualan LKS kepada siswa sebagai modul belajar untuk dikerjakan di rumah. Namun, ia menekankan bahwa sekolah tidak memaksa semua siswa membeli LKS.

Menurut Nihan, penerbit menitipkan LKS kepada guru untuk mempermudah distribusi LKS kepada siswa yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana belajar.

Baca Juga :  Kecelakaan Beruntun di Bengkulu, Satu Orang Tewas

“Ini murni karena kedaruratan saja. Niat kami hanya ingin setiap anak dapat terlayani di masa pandemi ini,” ujar Nihan dalam keterangan tertulisnya kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kamis (10/9).

Selain itu, SMA Negeri 3 Seluma juga diduga melanggar Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Untuk itu, pihaknya harus menjalani rangkaian berita acara pemeriksaan (BAP).

KPAI menilai langkah menjual LKS yang dilakukan sekolah sebenarnya dilindungi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selagi dalam kondisi darurat pembelajaran.

“Diskresi yang dilakukan Kepala SMAN 3 Seluma dengan menyediakan LKS dan memberikan izin penggunaan LKS sebagai pengganti modul dalam kondisi darurat Covid-19 saat ini adalah upaya melindungi kepentingan umum,” kata Komisioner KPAI bidang pendidikan, Retno Listyarti.

Ia menyebut, UU Sisdiknas memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengelola pembelajaran sesuai situasi dan karakteristik di lapangan. Penggunaan LKS pun dilakukan karena banyaknya keterbatasan dalam melayani PJJ.

Namun tahun ini, Mendikbud Nadiem Makarim mengalokasikan Rp3,2 triliun dana BOS afirmasi dan kinerja untuk sekolah negeri dan swasta yang terdampak corona secara ekonomi.

Baca Juga :  Pelanggar Protokol Kesehatan Bengkulu Didominasi Remaja

Sutanto menjelaskan bahwa sekolah harus memenuhi beberapa kriteria sebelum menerima BOS afirmasi dan kinerja. Selain terdampak wabah, sekolah harus merupakan penerima BOS reguler, berada di daerah khusus yang ditetapkan pemerintah, memiliki proporsi siswa dari keluarga miskin banyak.

Sekolah menerima dana BOS reguler lebih rendah dan memiliki proporsi guru pegawai negeri sipil (PNS) tetap yang lebih sedikit. Kriteria tambahan untuk BOS kinerja adalah memiliki capaian nilai rapor yang lebih tinggi.

Berbeda dengan BOS reguler, jumlah dana yang diberikan dari BOS afirmasi dan kinerja memiliki besaran tetap, yakni Rp60 juta per sekolah. Anggaran ini bisa digunakan untuk sarana prasarana belajar, upah guru, sampai kebutuhan protokol kesehatan.

“Kami menyampaikan dalam Permendikbud bahwa untuk mendapatkan BOS tahap ketiga pada bulan September. Namun sekolah diberikan persyaratan, sekolah harus sudah melaporkan penggunaan anggaran BOS tahap pertama,” kata Sutanto.


[Cnnindonesia]

  • Bagikan