DPMD Kepahiang Pastikan Pembangunan Infrastruktur Desa Tetap Berjalan

  • Bagikan
logo kph

CR KEPAHIANG — Meskipun sedang berperang melawan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan membuat pemerintah terpaksa melakukan peralihan arah pemanfaatan anggaran.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepahiang, memastikan proses pembangunan di desa tetap berjalan. Dengan Padat Karya Tunai (PKT) DPMD memastikan proses pekerjaan infrastruktur desa harus tetap dilanjutkan.

Kadis PMD Kabupaten Kepahiang, H. Ir. Ris Irianto, M.Si, Menjelaskan, sebagai upaya pencegahan akses keluar masuk desa, kementerian sudah menetapkan kegiatan fisik desa dilaksanakan dengan sistem PKT.

Memanfaatkan SDM di desa, kementerian menerapkan untuk memutus penularan virus corona. Ris Irianto memastikan, peralihan arah pemanfaatan Dana Desa (DD), tidak membuat proses pembangunan infrastruktur desa dihentikan.

Baca Juga :  Warga etnis Tionghoa di Bengkulu Menyumbang ribuan APD

“Ada banyak sekali DD yang harus dialihkan pemerintah desa. Tapi dengan adanya PKT, seluruh kegiatan fisik di desa masih tetap bisa dilanjutkan,”

Dalam memerangi virus corona ini, Kemendes dan Kemenkeu sudah berulang kali merevisi kebijakan pemanfaatan DD. Ris Irianto memastikan kalau sementara, DD yang diperuntukan untuk infrastruktur desa tidak diganggu gugat oleh pemerintah.

Baca Juga : Apa Itu Google AMP

“Sampai saat ini semua kebutuhan desa dalam melakukan pencegahan dan menanggulangan pandemi virus corona, masih bisa ditanggulangi melalui anggaran pemberdayaan masyarakatnya,” jelas Ris Irianto.

Berdasarkan kebijakan terbaru dari kementerian, untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui DD memiliki 3 kategori penganggarannya. Untuk DD kurang dari Rp 800 juta, diwajibkan mengalokasikan BLT dengan jumlah maksimal 25 persen dari total DD.

Baca Juga :  Rapat Persiapan Masuk Sekolah Dibatalkan

Selanjutnya, DD mulai dari Rp 800 juta – 1,2 miliar, maksimal mengalokasikan BLT sebanyak 30 persen dari pagu DD. Terakhir DD di atas Rp 1,2 miliar, wajib mengalokasikan BLT dengan batasan maksimal 35 persen dari total pagunya. Agar tidak mengganggu pekerja infrastruktur desa, kementerian sudah menetapkan kalau BLT diambil melalui DD yang dialokasikan untuk pemberdayaan.

“Di Kabupaten Kepahiang ada 2 kategori, 25 persen dan 30 persen. Karena sampai saat ini, DD di Kabupaten Kepahiang belum ada yang sampai di angka Rp 1,2 miliar/desa,” tutupnya. 

  • Bagikan
Positive SSL